Analisis Pencatatan Keuangan Desa Wisata sebagai Entitas Pelaporan Akuntansi pada Desa Wisata Karangrejo Borobudur

Authors

  • Tesa Br Simbolon Universitas Tidar Magelang
  • Putri Nur Setyowati Universitas Tidar
  • Desta Amanda Desfillia Azzahra Universitas Tidar
  • Suci Nasehati Sunaningsih Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.61132/jieap.v3i2.2287

Keywords:

Karangrejo, Reporting Entity, Siskeudes, Tourism Village, Village Financial Recording

Abstract

This study aims to analyze the financial recording system, tourism revenue management, and the feasibility of Karangrejo Tourism Village as a public sector accounting reporting entity. The research employed a descriptive qualitative approach with field study methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles & Huberman interactive model (data reduction, data display, conclusion drawing). The results showed that Karangrejo Village's financial recording has used the Siskeudes application systematically since 2012. Tourism revenue from Punthuk Setumbu, Balkondes, and BUMDes contributes dominantly to Village Original Income (PADesa). Recording is carried out independently by each tourism unit with monthly and annual reporting, disclosed transparently to the community and local government without significant obstacles. The study concludes that Karangrejo Tourism Village is feasible as an accounting reporting entity because it has income sources, manages economic resources, conducts financial recording, and prepares accountability reports transparently and accountably.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Desa Karangrejo. (2022). Karangrejo Wakili Magelang dalam Gelar Desa Wisata Jateng 2022.

Desa Karangrejo. (2023). Menilik Desa Wisata Karangrejo, Keindahan Alam, Kebudayaan, Kerajinan, dan Ragam Kuliner Lebur Menjadi Satu.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2021). PEDOMAN DESA WISATA.

Lasally, A., Khairunnisa, H., Akbar, D., & Mahfudz, A. (2021). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS: DESA WISATA SAMBI). In Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam (Vol. 6, Number 1).

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik.

Oktafiarni, Z. N., & Hariyanti, P. (2022). 96 | Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA WISATA KARANGREJO BOROBUDUR MAGELANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Republik Indonesia. (2010). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Desa.

Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.

Satriya, C. Y., Indrayani, H., & Pamungkas, H. (2023). Implementasi Komunikasi Partisipatif untuk mengembangkan Model CBT di Desa Wisata Karangrejo Magelang (Vol. 6, Number 3).

Setiowati, M., & Isna Fitria Agustina. (2024). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM PELAPORAN KEUANGAN DI DESA PERMISAN KECAMATAN JABON. Journal Publicuho, 7(3), 1663–1676. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.527

Suprobowati, D., Sugiharto, M., & Miskan. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Kearifan Lokal Hendrosari Gresik

Siregar, D., & Harahap, R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik

Putra, I. G. A., & Sujana, E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Aling-Aling Waterfall Sebagai Pendapatan Tambahan Desa Sambangan. Jurnal Akuntansi Profesi.

Downloads

Published

2026-06-17

How to Cite

Tesa Br Simbolon, Putri Nur Setyowati, Desta Amanda Desfillia Azzahra, & Suci Nasehati Sunaningsih. (2026). Analisis Pencatatan Keuangan Desa Wisata sebagai Entitas Pelaporan Akuntansi pada Desa Wisata Karangrejo Borobudur. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak, 3(2), 73–84. https://doi.org/10.61132/jieap.v3i2.2287